Syafruddin Adi
Mataram NTB - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Mataram menggelar Rapat Pleno Badan Pengurus Lengkap (BPL) di Lesehan Sukma Rasa Loang Baloq, Kamis (16/03/2023). Acara ini diikuti oleh hampir seluruh pengurus dan anggota.
Rapat Pleno ini membahas sejumlah program kerja 2023 dan juga rencana Musyawarah Cabang (Muscab) 2024 mendatang.
"Rapat pleno ini kewajiban kami di pengurus, " ujar Ketua Gapensi Kota Mataram, H Agus Hidayat usai rapat pleno kepada media.
Adapun program kerja yang dilaksanakan hari ini antara lain persiapan Muscab 2024 mendatang dan juga menindaklanjuti program kerja 2022 lalu.
"Kita punya program yang berkelanjutan, jadi yang belum selesai di tahun-tahun kemarin kita lanjutkan tahun 2023 ini. Seperti masalah keanggotaan dan kartu anggota, " jelasnya.
Agus pun mengulas problematika para pengusaha di daerah selama ini. Terutama problematika secara periodik. Zaman dulu kata dia, para pengusaha dapat bereksplorasi dengan pemerintah daerah. Namun saat ini, pengusaha khususnya yang berada di dalam wadah Gapensi cenderung dianaktirikan.
"Kita berharap Pemda ikut berperan dalam pembinaan dan pemerataan terhadap segala proyek Pemda, " harapnya.
Begitu pun dengan persoalan merosotnya jumlah anggota Gapensi Kota Mataram. Pada tahun 2019 lanjut Agus, Gapensi Kota Mataram memiliki anggota 220 anggota. Kemudian pada 2021 menurun ke angka 120 lebih. Teranyar per Maret 2023, jumlah anggota Gapensi Kota Mataram tinggal 85 orang.
"Banyak hal yang menyebabkan merosotnya anggota ini. Salah satunya dampak gempa bumi lalu dan pandemi Covid-19, " sebutnya.
Peranan Pemda Terhadap Gapensi
Sementara itu, Wakil Ketua 4 Gapensi Kota Mataram, Eef Saifudin juga menyayangkan minimnya peran serta pemerintah daerah kepada Gapensi. Padahal kata Eef, pemerintah daerah berperan dalam membina pengusaha lokal yang memilki legalitas resmi, salah satunya yang bernaung dalam Gapensi.
"Harusnya ada pemerataan, dan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah oleh pemerintah daerah. Misalnya bikin ruko, harusnya dikelola oleh pengusaha lokal. Kita berharap adanya pemerataan mengeksekusi segala program Pemkot, seperti dalam pengadaan barang dan jasa, " sarannya.
Eef juga menyayangkan kebijakan Pemkot Mataram yang selama ini seringkali melakukan tender pada masa akhir tahun, atau waktunya yang sangat mepet. Padahal proyek apapun bentuknya, terlebih jasa konstruksi, membutuhkan waktu gang cukup lama.
"Karena konstruksi itu tidak bisa instan. Butuh proses panjang. Bukan hanya telat atau denda, tapi kita khawatir kualitasnya juga tidak maksimal karena target waktu, " ketusnya.
Sama halnya yang dilontarkan Wakil Ketua 1 Gapensi NTB, Eddy Shopiaan. Dia menjelaskan, bahwa dalam Permen 1 tahun 2023 menegaskan bahwa Pemprov atau Pemkot wajib ikut turut serta mengawasi para pengusaha dalam hal jasa konstruksi. Baik swasta maupun pemerintah.
"Kalau itu bisa terwujud, rekanan-rekanan kecil kan bisa ambil andil. Jadi bukan hanya fokus pada proyek pemerintah, " tandasnya. (Adb)
